Terungkap Lagi, Arya Wedakarna Terseret Kasus Penganiayaan dan Tolak UAS di Bali
- viva.co.id
VIVA Jabar – Senator Bali atau anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Provinsi Bali, Arya Wedakarna kini tengah menjadi sorotan lantaran pernyataannya yang dinilai rasis terhadap terhadap perempuan muslim.
Dengan tegas, suami Ida Ayu Ketut Juni Supari mengatakan tidak suka terhadap perempuan dengan penutup kepada atau mengenakan hijab menjadi petugas di print line Bandara Ngurah Rai, Bali. Ia pun lantang meminta perempuan berhijab diganti dengan gadis Bali yang rambutnya terlihat
Senator Bali, Arya Wedakarna
- viva.co.id
Akibat pernyataannya itu, sejumlah kontroversi yang pernah dilakukan Arya kembali mengemuka di media massa. Berikut kontroversi Arya Wedakarna dikutip dari viva.co.id pada Selasa (2/1/2024).
1. Dilaporkan atas kasus penganiayaan
Arya Wedakarna sempat dilaporkan atas kasus penganiayaan terhadap ajudannya. Hal itu terjadi pada tahun 2020. Ajudan yang berinisial PTDM tersebut melaporkan Arya kepada pihak kepolisian.
Laporan tersebut terregistrasi dengan nomor LP/135/III/2020/BALI/SPKT Tgl 8 Maret 2020, tentang dugaan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 KUHP.
Dikabarkan, PTDM diamuk oleh Arya lantaran tidak sengaja menjatuhkan tas berwarna merah. Kemudian, tanpa basa-basi Arya menjambak rambut pelapor dan memutar-mutar kepala korban lantas memukul wajah korban menggunakan tangan.
Tak hanya itu, Arya juga mencekik PTDM hingga mengakibatkan lebam di bagian lehernya dan mengalami sakit rahang dan kepala.
2. Diduga menolak Ustadz Abdul Somad (UAS) di Bali
Kontroversi Arya Wedakarna lain yang mencuat ke permukaan adalah dugaan bahwa President the Hindu Center of Indonesia itu menolak kehadiran Ustadz Abdul Somad (UAS) untuk berdakwah di Bali pada 8 Desember 2017 lalu.
Dugaan bahwa Arya Wedakarna menjadi provokator penolakan UAS tersebut muncul karena postingan Facebook pria kelahiran 23 Agustus 1980 itu mengarah pada tuduhan terhadap UAS sebagai pendakwah yang anti Pancasila.
“Siapa pun boleh datang ke Bali, Pulau Seribu Pura, bahkan Raja Arab Saudi saja tidak masalah datang ke Bali untuk berlibur asal tanpa agenda politik terselubung. Tapi tentu Bali menolak jika ada oknum siapapun yang datang ke Pulau Dewata dengan agenda anti Pancasila,” tulisnya.
“Ngiring kawal NKRI dan Tolak Agenda Khilafah tersosialisasi di Bali,” sambung Arya melalui fanpage Facebook @dr.aryawedakarna, Jumat 1 Desember 2017.
Atas penolakan UAS yang terjadi ketika itu, Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Eddy melaporkan Arya Wedakarna pada Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Diungkapkan, Arya Wedakarna menjadi otak atas persekusi yang dialami UAS di Bali kala itu.
