Pilkada Serentak, Perlu Moderasi Parpol dalam Sosialisasi Program Kampanye Sehat dan Dewasa
- Istimewa
VIVA Jabar – Peran penting partai politik (parpol) dalam mensukseskan pemilu di Indonesia sangatlah besar, hal ini bukan hanya sukses dalam memenangkan parpol atau pasangan dalam pesta demokrasi di daerah, seperti di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota.
Partai politik harus menjadikan suasana kehidupan masyarakat yang harmonis dan kondusif, hal itu menjadi peran partai politik pasca pelaksanaan pemilu.
Di setiap pelaksanaan pemilu di Indonesia, bahkan pilkada serentak diwarnai adanya polarisasi, bahkan sejak 2014, 2019 hingga 2024 polarisasi terus menguat seiring dengan perkembangan dunia teknologi melalui media sosial yang masif.
Lalu, apakah parpol sudah melakukan literasi agar kader atau pendukungnya tidak termakan berita hoaks? atau menjadi penyebar hoaks?.
Pengamat Politik dan Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran (Unpad) Firman Manan, menjelaskan bahwa parpol di Indonesia melakukan literasi mencegah berita hoaks pada tataran saat kampanye.
"Jadi parpol di Indonesia hanya akan melakukan literasi hoaks saat kampanye saja, tidak ditekankan setiap saat. Di pemilu 2014 dan 2019 itu parpol banyak melakukan kampanye bagi program nya, dan isu simbolik lainnya. Memang tidak salah karena itu kampanye positif," jelasnya, saat dihubungi, Jumat 24 Mei 2024.
Firman menambahkan, masih di tahun 2014 dan 2019 parpol banyak mengangkat isu agama, kedaerahan, personal orang per orang.
"Nah ini harus dihindari, dan ini menjadikan sebuah pemahaman masyarakat kita beda, sehingga tidak boleh dilakukan dengan menyudutkan atau mengangkat isu isu sensitif, " paparnya.
Di Pemilu 2024 kemarin pemerintah sudah melakukan berbagai langkah pencegahan hoaks agar tidak menjadi dampak serius, saat tahapan, pelaksanaan dan pasca pemilihan umum 14 februari lalu.
"Masyarakat kita ini hanya 9 persen yang berasal dari lulusan perguruan tinggi, 9 persen ini dianggap memahami bagaimana kampanye, mana itu kampanye negatif, mana itu kampanye positif, " jelasnya.
Sisa dari 9 persen, itu masyarakat yang berlatar pendidikan dari lulusan SD sampai SMA di semua strata golongan.
"Pemerintah melalui Kemenkominfo, Polri, TNI, BIN hingga penyelenggara pemilu yakni KPU dan Bawaslu terus berupaya agar masyarakat tidak termakan hoaks di pemilu 2024," terangnya.
Diakui Firman, bahwa parpol harus bisa legowo ketika partainya diserang hoaks atau pasangan calon di pilgub, pilbup dan pilwalkot ikut diserang opini medsos.
