Imbas Polemik Dualisme Rektor UNBARI, Gubernur Jambi Terancam Dipolisikan
- antvklik.com
"Tugas pokok Pjs Rektor sangat jelas untuk menyelesaikan hal-hal yang bersifat mendesak terkait tridarma perguruan tinggi, tidak membawa dampak terhadap kepegawaian, namun yang terjadi Pjs Rektor sudah melampaui kewenangan serta tugasnya. Alih alih menjalankan tugasnya kok setelah ditunjuk Pjs Rektor tidak menyelesaikan masalah malah kini makin melebar kemana-mana yang kental unsur politisnya," kata Firmansyah.
"Puncaknya tindakan zolim dan arogan di kantor YPJ dan UNBARI yang pada saat itu telah dikunci persiapan libur cuti lebaran, siang 18 April 2023 itu gubernur Jambi pimpin rombongan eksekusi YPJ dan UNBARI, apa dasar eksekusi ini? Apa ada putusan pengadilan yang menyatakan YPJ ilegal sebagai Pengelola UNBARI seperti pernyataan gubernur dan rombongan di halaman Unbari?" imbuhnya.
Lanjut Firmansyah, Gubernur Jambi harus bertanggung jawab atas pengerusakan fasilitas kampus itu. Sebab, berdasarkan video yang dimiliki, Gubernur Jambi memerintahkan oknum dosen untuk mendobrak pintu ruang rektor. Hal itulah yang dianggap memicu pengerusakan di ruang Fakultas dan ruang milik Yayasan.
"Padahal YPJ yang sudah lama mengelola UNBARI tanpa ada kendala ini merasa sangat penting melakukan pemilihan Rektor definitif dikarenakan akan ada masa wisuda, Februari 2023 lalu bersama senat UNBARI telah melakukan pemilihan Rektor sesuai Statuta dan terpilih Saidina Usman sebagai Rektor, dengan terpilihnya Rektor definitif yang otomatis berakhir pula tugas Pjs Rektor yang tertuang dalam Surat Perintah nomor. 0307/E.E3/KP.07.00/2022 dan berakhir pula konflik dualisme Rektor," kata dia.
Seharusnya, lanjut Firmansyah, konflik di UNBARI telah berakhir setelah terpilihnya rektor definitif tapi anehnya kekisruhan malah melebar kemana-mana, mulai dari menolak Rektor terpilih sampai dengan memunculkan Yayasan tandingan.
"Membuat kami mencurigai semua ini didesain terkait aset UNBARI yang mau diambil Pemprov Jambi sebagai lahan penganti membangun Sport Center. Sudah diketahui bersama bahwa Pemprov dan DPRD Jambi sudah mengesahkan pembangunan Sport Center namun lokasi yang semula direncanakan bermasalah maka lahan milik UNBARI lah sebagai lokasi pengganti," ujar Firmansyah.
