Perjalanan Panjang Menuju Pemekaran, Pemda Subang: Jangan Digoreng untuk Pilkada!
Jabar –Pemekaran Subang Utara dinyatakan masih lama berprosesnya.
Hal tersebut disampaikan oleh bidang Tapem Pemda Subang.
"Masih lama. Moratorium pun hingga saat ini belum dicabut oleh pemerintah pusat," ujar fungsional Tata Pemerintahan Setda Subang, Mohamad Dani, Rabu (3/7).
Menurut dia, selain moratorium, ada dua Peraturan Pemerintah tentang desain strategis penataan daerah, dan strategi penataan daerah yang harus di realisasikan. Termasuk menunggu usainya Pilkada 2024.
"Keinginan dari pusat seperti itu masih ada dua PP yang harus di rampungkan. Kalau untuk pilkada, kayanya agar lebih kondusif saja sih," kata dia.
Dani menyebut ada 9 Kabupaten di provinsi Jawa Barat yang mengusulkan ke pemerintah pusat untuk dimekarkan. Salah satunya adalah Kabupaten Subang.
Akan hal itu pihaknya mengimbau kepada masyarakat jangan mau terpancing dengan kabar-kabar yang tak jelas akan pemekaran.
Perjalanan panjang tersebut, tambah dia, berproses sejak lama, mulai dari aspirasi masyarakat, SKB, diparipurnakan. Hingga disetujui oleh pemerintah provinsi.
"Jangan digoreng untuk politik Pilkada, semua keputusan ada di pemerintah pusat, " tambah dia lagi.
PLH Kepala BKAD Subang, M.Chairil mengatakan, Pemda Subang sudah menyiapkan Rp3 miliar guna mensupport 15 Kecamatan dan 102 Desa, yang akan terkena pemekaran Subang Utara.
"Daerah baru harus disupport kan? Kita sebagai Kabupaten induk sudah menyiapkan Rp3 miliar untuk kabupaten Subang Utara jika akhirnya di mekarkan," ujarnya.
Disinggung proses pemekaran yang memakan waktu lama, ia tak mau berspekulasi. Karena sebentar lagi akan ada pergantian Presiden dan Wakil Presiden yang nantinya akan ada kebijakan baru lagi.
"Wah no comment, intinya semua berharap Subang lebih baik lagi kedepannya," tandasnya
