Di PHP-in, Jusuf Hamka Blak-blakan Tagih Utang Pemerintah pada Dirinya
- viva.co.id
VIVA Jabar – Pemilik dari PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP), Jusuf Hamka kini sedang menjadi mumuk pembicaraan publik. Pasalnya Pemerintah tak kunjung membayar hutang terhadap perusahaannya, sehingga ia secara blakblakan menagih utang pemerintah terhadap perusahaannya sebesar Rp. 800 miliar.
Kronologinya adalah pada tahun 1998 Jusuf Hamka mempunyai deposito yang tersimpan di Bank Yakin Makmur (YAMA). Sedangkan pada tahun tersebut perbankan mengalami kesulitan likuiditas bahkan sampai mengalami kebangkrutan.
"Jadi saya kan punya deposito waktu itu ada bank di likuidasi semua, dan semua deposito dijamin Pemerintah. Terus seolah-olah deposito kami enggak dibayarkan, Citra Marga (CMNP), karena pemegang sahamnya ada berafiliasi dengan Bank YAMA," kata Jusuf saat dihubungi VIVA Jabar, dikutip Senin 12 Juni 2023.
Pada tahun 2012 CMNP menggugat pemerintah ke Mahkamah Agung (MA). Dan akhirnya CMNP menang dan diputuskan bahwa Pemerintah harus membayar hutang kepada perusahaannya.
"Terus kami gugat ke pengadilan dan ternyata kami kan perusahaan publik, enggak ada afiliasi. Dimenangkan oleh pengadilan sampai inkrah sampai Mahkamah Agung," jelasnya.
MA memutuskan bahwa Pemerintah harus membayar hutang beserta kewajiban bunganya tiap bulan mulai 1998 sampai 2012 sebesar Rp. 400 miliar
"Sudah dimenangkan Mahkamah Agung sudah sampai Rp 400 miliar tuh jadi harus dibayarkan kewajiban bunga tiap bulan," ujarnya.
Kepala Kemenkeu Biro Hukum, Indra Surya, pernah memanggil Jusuf Hamka dan bernegosiasi untuk meminta diskon atas hutang tersebut.
"Kami dipanggil sama departemen keuangan, di panggil sama Kepala Biro Hukumnya Pak Indra Surya. Yaudah Pemerintah akan bayar dalam dua minggu tapi minta diskon, dari Rp 400 miliar, akhirnya jatuh Rp 170 miliar tahun 2015 atau 2016," jelasnya.
Saat itu, kata Jusuf, Kemenkeu dan dirinya sudah menandatangani berita acara atas pembayaran utang yang disepakati Rp 170 miliar. Namun, hingga 8 tahun lamanya atau hingga 2023 utang itu tak kunjung dibayarkan.
"Sampai 8 tahun enggak dibayar, diem-diem aja di PHP-in doang. Kalau dihitung sekarang tanpa ada diskon Rp 800 miliar," tegasnya.
Bos Jalan Tol ini mengaku sudah beberapa kali mengirimkan surat ke kemenkeu Sri Mulyani Indrawati, tapi hasilnya tetap nihil. Bahkan juga sudah pernah menemuinya.
