Licik! Demi Keuntungan Besar Oknum Polisi ini Dagang BBM Ilegal

AKBP Achiruddin Hasibuan saat menjalani rekontruksi
Sumber :
  • VIVA

VIVA Jabar Pada hari Selasa, 18 Juli 2023, Pengadilan Negeri (PN) Medan mengadakan sidang untuk kasus penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) berupa solar bersubsidi dengan terdakwa AKBP Achiruddin Hasibuan, mantan Kabag Bin Ops Direktorat Narkoba Polda Sumut.

Over Alih Kredit dan Tadah Motor Pinjaman, Debitur Dihukum 3,3 Tahun Penjara

Selain itu, sidang perdana juga diadakan untuk kasus yang sama dengan terdakwa Manajer Operasional PT Almira Nusa Raya Parlin dan Direktur PT Almira Nusa Raya Edy (dalam berkas terpisah).

Jaksa Penuntut Umum (JPU), Randi H Tambunan menjelaskan kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi berlangsung sejak April 2022 hingga 27 April 2023. Akal bulus Achiruddin dagang solar bersubsidi ilegal dengan raup keuntungan besar, berawal terdakwa minta dicarikan mobil box kepada saksi bernama kasim.

Operasional Mobil Listrik di Sektor Perekonomian Dimassifkan Hemat Devisa Negara

Kasim memberitahu Achiruddin bahwa temannya saksi Rosman, hendak menjual mobil box merek Daihatsu Delta, pada bulan September 2022. Kemudian, terjadi transaksi jual-beli beli mobil box seharga Rp 38 juta.

Selanjutnya, mobil box itu modifikasi  digunakan untuk mengangkut BBM ilegal dengan dilengkapi 2 unit baby tangki dan pompa.

Enggan Diajak Rujuk, Mobil dan Rumah Dibakar Mantan Suami

"Di dalam mobil diletakkan dan dimasukkan 2 unit baby tank berlapis besi berkapasitas 1000 liter. Bahwa pada bagian baby tangk tersebut di pasang selang yang terhubung dengan tangki bahan bakar," sebut JPU Randi di ruang IV PN Medan.

Di hadapan majelis hakim diketuai oleh Oloan Silalahi, Randi mengungkapkan, dalam surat dakwaan bahwa mobil box dengan perlengkapan akan melakukan pengangkutan BBM ilegal dan dibawa ke gudang PT Almira Nusa Raya di Jalan Karya Dalam/Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan.

Dimana, gudang tersebut tidak jauh dari rumah mewah milik AKBP Achiruddin. Kasus BBM Ilegal terungkap dari kasus penganiayaan dilakukan anaknya, Aditya Hasibuan terhadap korban Ken Admiral.

"Bahwa pada bagian dalam kabin atau pada dashboard mobil box tersebut dan dipasang saklar yang berfungsi untuk menghidupkan mesin jet pump tersebut, akan menarik bahan bakar minyak dari tangki mobil box ke dalam baby tangki," ucap JPU.

Achiruddin lalu memerintahkan pria bernama Jupang untuk melakukan kegiatan pengangkutan bahan bakar minyak sulingan di wilayah Brandan dan Aceh dengan mobil tersebut. Minyak itu lalu dijual ke pembeli lain dengan harga lebih tinggi.

Kemudian, mobil box itu juga mengangkut BBM jenis solar bersubsidi disejumlah SPBU di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang.

"Bahwa BBM jenis solar bersubsidi tersebut dibeli dari SPBU-SPBU tersebut, dengan harga Rp6.800 per liter dan tergolong dalam batas normal," tutur Randi.

Setelah itu, BBM bersubsidi itu, disimpan ke tangki besar dengan volume mampu menampung solar seberat 16 ton. Solar tersebut baru akan dijual kembali saat kelangkaan BBM atau ketika harga solar relatif tinggi.

"Terdakwa melakukan penjualan kembali kepada konsumen industri dengan harga di atas harga subsidi yang ditetapkan oleh pemerintah dengan rata-rata keuntungan Rp300 rupiah per liter," ujar jaksa.

Aksi penggelapan Achiruddin terungkap pada 27 April 2023, kala itu penyidik Subdit IV Tipidter Polda Sumut melakukan penggeledahan di rumahnya.
"Penyidik Polda Sumut melakukan penindakan dan menemukan gudang solar tersebut serta

menemukan barang-barang seperti tank fiber, pompa solar dan tanki yang berisikan minyak jenis solar," kata JPU.

Atas perbuatannya Achiruddin didakwa dengan Pasal 55 angka 9 Pasal 40 Paragraf 5 Bagian Keempat Bab III UU RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 53 angka 8 Pasal 40 Paragraf 5 Bagian Keempat Bab III UU RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain kasus ini, AKBP Achiruddin juga menyandang tiga kasus lainnya, yakni kasus penganiyaan terhadap Ken Admiral. Kemudian, kasus gratifikasi dan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).