Soal Konflik Rempang, PB HMI Sayangkan Sikap Represif Pemerintah
- Istimewa
VIVA Jabar – Beberapa hari terakhir, media pemberitaan nasional dihebohkan dengan konflik Rempang yang melibatkan aparat gabungan TNI, Polri dan Satpol PP dengan masyarakat.
Pemicu terjadinya konflik tersebut adalah adanya penggusuran terhadap masyarakat Melayu tua. Mereka dipaksa pindah dari tanah kelahirannya oleh aparat gabungan tersebut. Hal itu, hingga kini belum menemukan titik temu dan jalan keluar.
Menanggapi hal itu, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) menyayangkan cara-cara represif dan tidak humanis oleh aparat gabungan.
Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Hubungan Internasional PB HMI Bayhaq Jefo menyebutkan, terdapat komunikasi yang kurang baik antara pemerintah dengan masyarakat Rempang.
"Keseriusan Pemerintah maupun pihak terkait yang ingin membuka peluang investasi ke Rempang, komunikasi mestinya dilakukan secara kolektif ke masyarakat, bukan representatif dengan hanya melibatkan beberapa orang saat sosialisasi," kata Bayhaq Jefo pada Senin, 18 September 2023.
Menurutnya hal demikian perlu dilakukan mengingat lahan terdampak pematokan hingga penggusuran oleh PT MEG dialami oleh banyak masyarakat melayu tua yang leluhurnya sejak jauh hari telah mendiami bahkan memiliki tanah di wilayah setempat.
Sayangnya sertifikat kepemilikan tanah yang telah diwariskan secara turun temurun, menurut pengakuan warga setempat akhir-akhir mengalami perubahan berkala sejak Rempang secara administratif menjadi kewenangan BP Batam.
