Anggap Rekrutmen Guru ASN Melalui Seleksi Tak Adil, Kang Dedi Minta Pemerintah Lakukan Evaluasi
- viva.co.id
Meski bukan bidang Kang Dedi Mulyadi untuk mengurusi persoalan pendidikan, namun sebagai wakil rakyat ia mendorong agar pemerintah melakukan evaluasi pada sistem pengelolaan kepegawaian di lingkungan pendidikan.
“Kita harus membuat rasio berapa sih guru yang dibutuhkan, sehingga kita bisa membangun sistem pengajar itu tidak lagi menghadapi problem pendapatan yang disebabkan oleh ketidakmampuan negara dalam membayar honor mereka,” ucap pria yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi IV DPR RI itu.
Ia mencontohkan, saat ini di Kabupaten Purwakarta terdapat ratusan guru ASN yang sudah pensiun. Namun hingga kini belum ada penggantinya baik dalam status ASN atau PPPK.
Kang Dedi sendiri sejak dulu tidak setuju dengan pengangkatan guru dengan cara seleksi. Ia lebih setuju pengangkatan dilakukan mengurut berdasarkan masa pengabdian.
“Pengangkatan guru ASN dengan seleksi itu melahirkan ketidakadilan. Orang yang baru lulus kuliah kemungkinan besar pasti lulus, beda dengan orang yang sudah mengabdi lama sudah banyak beban pikiran dan mungkin juga sudah lupa dengan ilmu yang berkaitan dengan seleksi,” ucapnya.
Menurut Kang Dedi, pengangkatan guru baru yang berasal dari fresh graduate tak menjamin mereka bisa bekerja dengan baik. Sementara mereka yang telah mengajar lama telah memiliki loyalitas pengabdian bertahun-tahun bertahan dengan honor yang sangat kecil.
“Ideal jumlah guru itu tinggal hitung jumlah kelas yang ada. Minimal satu kelas satu guru. Karena selama ini kalau SD kebanyakan guru itu mengajar Borongan. Itu jumlah minimal,” ucap Kang dedi Mulyadi.
