Segera Lakukan Investigasi ke Ponpes Al-Zaytun, MUI Bentuk Tim Khusus
- viva.co.id
VIVA Jabar – Menyusul dugaan bahwa pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun melakukan penyimpangan ajaran syari'at Islam, Majlis Ulama Indonesia (MUI) membentuk tim khusus untuk melakukan langkah-langkah mulai dari pengkajian bahkan investigasi langsung ke lapangan.
Pasalnya, sederet kontroversi yang diduga telah dilakukan oleh Pimpinan Ponpes yang terletak di Indramayu, Jawa Barat itu telah meresahkan publik. Mulai dari dugaan adanya pelecehan seksual, pencampuran pria dan wanita dalam satu shaf saat shalat Idul Fitri, cara adzan yang tak lazim hingga muncul isu bahwa di Ponpes Al-Zaytun membolehkan santrinya berzina karena dosanya dapat ditebus dengan uang.
Atas beberapa kontroversi yang mencuat ke permukaan publik tersebut, ketua MUI Bidang Pengkajian dan Penelitian, Prof. Utang Ranuwijaya mengatakan bahwa pihaknya telah membentuk tim khusus yang terdiri atas pengurus pusat, provinsi, sampai kabupaten untuk bisa mengunjungi Pondok Pesantren pimpinan Panji Gumilang itu.
“Sekarang tim sedang bekerja, mempersiapkan untuk mulai turun ke lapangan ke Al-Zaytun langsung, sudah dibentuk sub-sub timnya, yang ke lapangan itu ada 9 orang yang nanti langsung menuju ke sasaran ke Al-Zaytun,” kata Prof Utang dilansir VIVA Bandung.
Prof Utang menjelaskan, tim tersebut terdiri atas berbagai komisi di MUI. Mulai dari Komisi Fatwa MUI, Komisi Infokom MUI, lembaga dakwah khusus MUI, dan Lembaga Pentashih Buku dan Konten Keislaman MUI.
Kemudian, ada pula tim MUI dari Jawa Barat serta MUI dari Kabupaten Indramayu. Meski begitu, Utang tidak membocorkan secara detail kapan kunjungan itu dilaksanakan. Ia hanya meminta masyarakat untuk menyerahkan dan memercayakan hal itu kepada tim yang dibentuk.
“Itu tim ya, saya tidak bisa terlalu masuk ke tugas-tugas dan rencana-rencana tim yang akan bekerja. Kita jamin semua kegiatan mereka berjalan dengan baik dan menjadi rencana strategi mereka dalam melakukan tugas tim untuk mengkaji dan meneliti di lapangan, termasuk informasi yang mereka perlu gali dari lapangan dan dari banyak pihak tentunya,” ujar Prof. Utang.
