Viva.co.id: Berita Hari Ini Terbaru Terkini dan Terpopuler

Teknologi menempati posisi penting di era modern, dimana hampir seluruh negara di dunia mulai beradaptasi dengan teknologi digital di setiap layanan publik. Hal tersebut

Kabar cukup mengejutkan datang dari persidangan mantan pejabat Ditjen Kemenkeu, Rafael Alun Trisambodo, ternyata ia mendapatkan uang gratifikasi sebanyak Rp 6 Miliar dari

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang melakukan penyelidikan terhadap kasus gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang melibatkan mantan pejabat Ditjen

Kasus korupsi yang dilakukan oleh Andhi Pramono, akibat ulahnya itu status kepegawainnya sebagai ASN di Kemenkeu resmi dipecat. Hal itu seiring dengan penetapan dirinya s

Alex menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers penahanan Andhi Pramono sebagai tersangka gratifikasi dan TPPU yang dilaksanakan di Gedung Merah Putih KPK.

Andhi Pramono, mantan Kepala Bea Cukai Makassar, telah secara resmi dipecat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) karena ia telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus p

Jusuf mengatakan, keduanya sepakat untuk tidak saling menyalahkan terkait permasalahan yang sebelumnya terjadi. Hal itu dilakukan untuk menjaga nama baik Kemenkeu

Jusuf mengatakan, dirinya juga akan memberikan uang sebesar Rp 1 triliun jika dalam data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), Kementerian Hukum dan HAM, dia

Jusuf mengatakan, laporan itu nantinya bukan atas nama dirinya, melainkan PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP). Hal itu juga akan segera diputuskan melalui Rapat

Jusuf Hamka menepis tudingan tersebut dan siap mengganti 100 kali lipat atau sekitar Rp 70 triliun bila perusahaannya, PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP)

Jusuf Hamka sendiri, sudah membantah bahwa perusahaannya CMNP memiliki utang kepada negara. Bahkan, dia menyatakan akan membayar 100 kali lipat bila perusahaannya

Pengusaha jalan tol Jusuf Hamka saat ini tengah menuai sorotan. Dia blak-blakan menagih utang Rp 800 miliar dari pemerintah. Pasalnya, pemerintah belum melunasi utangnya