Forum Hijrah di Bandung Tegas Tolak Kelompok Radikal Intoleran Ancam Keutuhan NKRI

VIVAJabar - Forum Persaudaraan Hijrah Wasathiyah (FPHW) mendeklarasikan diri menolak radikalisme, terorisme, serta intoleran. FPHW juga menyatakan diri siap menjaga keutuhan, kesatuan, kerukunan umat masyarakat NKRI, perpegang teguh kepada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Pancasila serta hukum yang berlaku di Indonesia.

FPHW secara tegas menolak berkembangnya organisasi masyarakat (Ormas), yang teridentifikasi masuk kategori paham intoleransi, radikalisme dan terorisme.

Pengurus FPHW Adi Kurdi menjelaskan, pihaknya menilai radikalisme, terorisme maupun intoleran, sangat berbahaya bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), apalagi jelang pelaksanaan Pemilu 2024.

“Menganggap umat Islam selain golongannya adalah kafir. Ini berbahaya, ini radikalisme, ini paham radikalisme,” tegas Adi Kurdi di Kota Bandung, Sabtu (28/10/2023).

FPHW juga  meminta Pemerintah  dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), untuk tidak memberikan ruang bagi kelompok yang disinyalir dapat memecah belah bangsa.



Forum Persaudaraan Hijrah Wasathiyah (FPHW)

Photo :

• Istimewa

Pihaknya juga mendorong MUI untuk melakukan kajian dan mengidentifikasi setiap kelompok yang diduga berpaham radikal, supaya segera ditindaklanjuti dan dilarang aktivitasnya di Indonesia guna menjaga keutuhan dan kondusivitas masyarakat.

"Kami juga mengapresiasi MUI dan berharap agar ada tindakan yang dapat dilakukan, terhadap kelompok-kelompok seperti ini," tandasnya.

Pada kesempatan itu juga, jelang Pemilu 2024, FPHW meminta agar para pasangan Capres dan Cawapres, baik Prabowo-Gibran, Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud mewaspadai kelompok-kelompok yang diduga berpaham radikalisme maupun intoleran masuk dalam suksesi pemenangan.

Adi juga menambahkan, pihaknya melayangkan surat terbuka kepada Presiden RI Joko Widodo dan Wapres Ma’aruf Amin. FPHW berharap, Presiden Joko Widodo maupun jajarannya, agar tidak mengamini ataupun menghadiri kegiatan-kegiatan yang dilakukan kelompok-kelompok terduga pelaku penyimpangan. Apalagi dalam waktu dekat bakal menggelar rakernas di Jakarta.

"Kami akan mengirimkan surat terbuka kepada presiden, untuk tidak menghadiri kegiatan mereka," ujarnya.