Disepakati Prabowo, KDM Beberkan Alasan Desa Sebagai Pertahanan Negara

VIVA Jabar – Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menggelar pertemuan dan diskusi dengan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi dan pengurus pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi).

Dalam pertemuan tersebut Kang Dedi Mulyadi (KDM) memaparkan gagasannya soal desa sebagai benteng pertahanan negara. Selama ini secara umum pertahanan negara hanya dilihat dari kekuatan Alutsista dan jumlah personel TNI.

"Selama ini kan secara umum pertahanan negara itu kekuatan Alutsista seperti pesawat tempur, rudal, tank, kapal selam, sistem informasi pertahanan darat, laut dan udara, berpikirnya teknologi," kata KDM.

Padahal, kata KDM, ada sebuah kisah dari negeri tirai bambu terdapat satu benteng yang tak bisa ditembus oleh pasukan lawan. Namun benteng itu berhasil ditembus Jengis Khan dengan menyuap para penjaga. Hal itulah yang kini masuk dalam Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata).

KDM menjelaskan Sishankamrata merupakan integrasi antara masyarakat dengan tentara dan manusia dengan semesta. Teori Sishankamrata ini sudah berhasil dalam praktik perang griliya di mana tentara dan rakyat menyatu dengan alam.

Terkait hal itu, KDM menilai desa sebagai kekuatan terbesar dari seluruh bagian Indonesia. Selama ini wilayah terbesar laut, pantai, gunung dan sawah terbentang luas di desa sehingga kekuatan tersebut harus terpelihara.

"Kopasus, Paskhas, Denjaka tidak akan menjadi pasukan yang disegani kalau tidak ada hutan, laut dan wilayah udara yang terbentang luas dengan nilai kesemestaan. Di sisi lain mata telinga negara itu rakyat yang memiliki pemimpin mulai dari tingkat RT, RW dan desa. Sehingga Indonesia harus dijaga dari desa sebagai bentang perbatasan laut, darat dan udara Indonesia," beber KDM.

Maka dari itu Kang Dedi menilai desa adalah benteng pertahanan negara. Sehingga desa harus makmur dan berkeadilan dari sisi keuangan mulai pusat hingga daerah.

Untuk itu KDM dan Prabowo sepakat ke depan untuk meningkatkan dana desa. Jangan sampai desa sebagai pertahanan terkuat justru goyah karena lemah dari sisi mental yang bersumber dari keuangan layaknya kisah Jengis Khan.

Salah satu program yang harus diteruskan dari Presiden Joko Widodo adalah melahirkan rasa keadilan bagi desa dengan mengelola Sumber Daya Alam tidak dijual mentah. Lebih baik diolah menjadi bahan siap pakai.

"Seperti emas sudah dalam bentuk perhiasan, nikel sudah menjadi baterai kendaraan listrik. Kalau sudah jadi barang maka negara bisa memperoleh keuntungan triliunan yang bisa dikembalikan pada pembangunan desa agar tumbuh menjadi makmur," ucapnya.

"Dengan catatan perlu perencanaan keuangan yang tepat. Karena percuma banyak uang kalau tidak ada perencanaan yang tepat," ujar Kang Dedi Mulyadi.

Sementara itu Menhan Prabowo dalam akun media sosialnya berterima kasih atas silaturahmi dan masukan yang diberikan oleh Kang Dedi Mulyadi dan pengurus Apdesi.

Bagi Prabowo, Apdesi merupakan kawan perjuangan. Seperti belasan tahun lalu saat Prabowo berjuang bersama untuk dana desa yang saat ini sudah menjadi program nasional untuk kesejahteraan dan pembangunan.

"Tapi kita akan terus berjuang agar dana desa dapat ditingkatkan," tulis Prabowo.

Selain itu Prabowo juga sependapat dengan KDM yang menilai desa sebagai benteng pertahanan negara, kekuatan rakyat, budaya dan corak asli masyarakat Indonesia.

"Untuk itu kita berkewajiban untuk melestarikan dan menanamkan nilai-nilai nasional, Pancasila, cinta tanah air hingga ke pelosok desa di tanah air," pungkas Menhan Prabowo Subianto.