Penuhi Panggilan Polisi, Rektor Nonaktif UP Bawa Bukti Klarifikasi Dugaan Pelecehan
- VIVA.co.id/Yeni Lestari
Rektor UP Tuding Ada Politisasi
Sebelumnya, Rektor nonaktif Universitas Pancasila (UP), Edie Toet Hendratno (ETH) berdalih kasus dugaan pelecehan seksual yang dituduhkan kepadanya adalah bentuk politisasi berkaitan dengan agenda pemilihan rektor UP Maret 2024 mendatang.
"Beliau ini rektor yang berprestasi, prestasinya diakui dan kami yakini bahwa tidak akan ada LP yang dilayangkan apabila tidak ada proses pemilihan rektor. Jadi ini kental sekali karena ada pemilihan rektor di bulan Maret ini, ada pelaporan pelaporan sehingga mendiskreditkan klien kami," kata Faizal Hafied selaku kuasa hukum, Kamis, 29 Februari 2024.
Dia menuding laporan terhadap kliennya adalah bentuk pembunuhan karakter bagi Edie Toet. Faizal menyinggung prestasi Edie Toet yang moncer. "Ini merupakan juga pembunuhan karakter bagi klien kami yang seharusnya klien kami dengan prestasinya masih bisa melanjutkan untuk proses selanjutnya," ujar dia.
Lebih lanjut dia menegaskan kalau kliennya tidak melakukan pelecehan seksual terhadap RZ dan DF. Dia meminta RZ dan DD tidak ikut terpolitisasi.
"Mudah-mudahan kami mengimbau untuk yang melaporkan segera sadar, karena ini sudah lama sekali. Dan jangan sampai ini menjadi proses yang sangat politis, berkaitan dengan pemilihan rektor. Seandainya tidak ada pemilihan rektor pada Maret ini, diyakini tidak ada laporan-laporan polisi, terhadap klien kami," kata dia.
Di sisi lain, pihak korban dugaan pelecehan seksual oleh Rektor nonaktif Universitas Pancasila atau UP, Edie Toet Hendratno (ETH), merespons klaim kasus tersebut ada muatan politis. Terutama menyangkut pemilihan rektor baru kampus tersebut.
