Apindo Jabar Nilai Pengesahan RUU KIA Berpotensi Menambah Beban di Dunia Usaha

Jumat, 7 Juni 2024 - 15:48 WIB
Oleh :
Ning Wahyu Astutik
Ning Wahyu Astutik
Sumber :
  • Istimewa
Photo Mini 1

VIVA Jabar – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat menyoroti pengesahan Undang-undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (UU KIA) oleh DPR RI.

Baca Juga :
APINDO Jabar Gelar Diskusi Publik soal Kepastian Hukum Struktur dan Skala Upah

Melalui UU KIA tersebut, pemerintah mengatur pemberi kerja agar memberi hak cuti pada pekerja dengan kondisi khusus hingga masa cuti 6 bulan.

Kaitannya dengan hal tersebut, Apindo Jabar menilai UU KIA justru berpotensi memberi beban pada dunia usaha.

Baca Juga :
Cara Bermain Game Viral What Cake R U Sudakah Anda Mencoba?

Dalam pandangannya, Apindo Jabar menilai aturan tersebut akan berakibat pada pengeluaran cost berlebih oleh perusahaan yang berdampak pada produktivitasnya.

Sebab, perusahaan atau pemberi kerja harus tetap memberi gaji pada pekerja yang cuti melahirkan secara utuh selama 4 bukan pertama, dan sebanyak 75% di bulan kelima dan keenam.

Baca Juga :
Pekerja Lepas Untung Besar! Dapat Saldo DANA Gratis Rp500 Ribu Tiap Hari

Selain itu, Perusahaan dimungkinkan harus merekrut dan melatih pekerja baru untuk menggantikan pekerja yang sedang dalam masa cuti tersebut. Hal itu, sudah tentu berdampak pada bertambahnya biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan sehingga produktivitas bisa terganggu.

Berikut pandangan Apindo Jabar terkait pengesahan UU KIA Fase 1000 Hari Pertama Kehidupan (FHPK).

Halaman Selanjutnya
APINDO Jabar mendukung upaya pemerintah dalam menjamin kesejahteraan ibu dan anak, terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan. Hal ini sejalan dengan program APINDO Nasional dalam berpatisipasi menurunkan prevalensi stunting.Pengusaha memerlukan kejelasan mengenai indikator “kondisi khusus” yang tertera pada Undang-Undang tersebut agar tidak multitafsir dalam penerapannya, termasuk di dalamnya pengaturan tentang dokter spesialis yang menjadi rujukan bagi Ibu hamil atau melahirkan.UU KIA FHKP berpotensi menambah beban baru bagi dunia usaha, khususnya yang masih dalam skala kecil, di mana perusahaan diwajibkan untuk membayarkan gaji pekerja yang cuti hamil secara penuh di empat bulan pertama kemudian 75% gaji untuk bulan kelima dan keenam. Selain itu, perusahaan mungkin perlu merekrut dan melatih pekerja baru untuk menggantikan pekerja yang sedang cuti, yang dapat menimbulkan biaya tambahan.APINDO Jabar berpandangan bahwa UU KIA FHKP dapat berdampak pada produktivitas tenaga kerja, baik nasional maupun di Jabar. Indonesia saat ini masih menghadapi masalah rendahnya tingkat produktivitas di mana berdasarkan Human Capital Index tahun 2022, Indonesia berada di peringkat 96 dari 174 negara. Sedangkan secara nasional, berdasarkan data BPS tingkat produktivitas Jabar pada 2022 sangat rendah, yakni peringkat ke-22 dari seluruh provinsi di Indonesia. Selain itu, Tingkat Partispasi Angkatan Kerja (TPAK) Jabar juga masih rendah, di mana pada 2023 TPAK Perempuan 47,98% yang jauh lebih kecil dari pada laki-laki yang mencapai angka 84,63%. Disahkannya Undang-Undang ini dikhawatirkan memperkecil kesempatan bagi perempuan untuk bekerja dikarenakan dapat menurunkan tingkat produktivitas pada perusahaan.APINDO Jabar berpandangan bahwa dibutuhkan dialog sosial yang efektif antara pekerja dan pengusaha sehingga tetap tercipta perlindungan pekerja perempuan dan juga keberlangsungan dunia usaha, serta kebijakan mengenai cuti hamil / melahirkan yang sudah disepakati di dalam Peraturan Perusahaan (PP) / Peraturan Kerja Bersama (PKB) di perusahaan masing-masing agar tetap menjadi acuan bersama sepanjang belum diubah.
img_title