Kantor Presiden dan Kementerian Koordinator Bakal Dipindahkan ke IKN pada Juli 2024
- Istimewa
VIVA Jabar – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengungkapkan, progres pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah mencapai 29 persen. Dia berharap, beberapa bangunan selesai pada Juli 2024 mendatang agar dapat segera dipakai sebagaimana fungsinya.
"Progresnya sekitar 29 persen, kita targetkan beberapa bangunan itu selesai Juli 2024, sehingga Agustus bisa dipakai upacara (Kemerdekaan)," jelasnya, saat ditemui di Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/6/2023).
Sejumlah kantor ditargetkan selesai dalam waktu cepat, seperti kantor presiden, kantor para menteri koordinator, terutama kantor kementerian Pekerjaan Umum (PU).
"Kantor PU (harus selesai), karena saya yang harus pindah pertama kali," ujarnya.
Lebih lanjut, menteri multitalenta ini pun berharap dari segi perairan hingga sanitasi juga dapat selesai dalam waktu dekat.
Sebelumnya, Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Prioritas Nasional Bappenas Sumedi Andono Mulyo ungkap, tahap pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang digadang-gadang akan menjadi Ibu Kota Indonesia menggantikan DKI Jakarta.
Pada tahap pertama periode 2022-2024, sejauh ini sudah mempersiapkan sejumlah aspek kebutuhan kelembagaan otoritas dan sosialisasi pihak terkait.
“Sementara untuk pembangunan infrastruktur dan lingkungan, kami telah membangun infrastruktur transportasi, persampahan, air minum, drainase, TIK, listrik, fasum-fasos, perumahan. Selanjutnya konservasi hutan dan satwa,” jelas dia, di Senayan Park, Jakarta Pusat, Jumat (23/12/2022).
Untuk pembangunan industri dan pusat ekonomi sendiri tengah diupayakan untuk memikat pelaku industri pelopor atau anchor tenant serta pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).
“Pembangunan pertahanan dan keamanan telah dipenuhi sekitar 15 sampai dengan 20 persen. Pembangunan ini bersifat simbol dan sistem hankam di KIPP dan sebagian KIKN atau wilayah IKN secara penuh,” pungkasnya.
Mewakili pihaknya, Sumedi mengatakan bahwa proses pemindahan sejumlah tenaga Aparatur Sipil Negara, TNI, Polri, PNA, dan OI juga sudah mulai berangsur.
